DPP ASPRUMNAS Bersama DPW Jabar dan DPW Banten Berdiskusi pada Instansi yang Tepat Sasaran

  




Jakarta  - Ketua Umum (Ketum) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) ASPRUMNAS M. Syawali P., SE., MM, didampingi  DPW Jawa Barat (Abun Yamin)  dan DPW Banten / Wakil (Deri Suandi mengadakan kegiatan Audensi dengan Dirjen Perbendaharaan Keuangan  Negara. Republik Indonesia. Diterima, dengan baik  Oleh Bapak Syaiful Islam, selaku Direktur SMI dan jajarannya  bertempat  di Kantor  Dirjen Perbendaharaan Negara, Jakarta, hari  Selasa, 1 Oktober 2024.


KETUM DPP ASPRUMNAS M. Syawali P., SE., MM,  Mengatakan kepada awak media bahwa, Kemarin mereka  menyampaikan jawaban  bahwa akan Revisi DIPA untuk nya langsung disampaikan kepada BP Tapera sudah didisposisikan. " Alhamdulillah, teman teman yang tadinya berniat melakukan aksi. Demo turun ke jalan  di hari. Kamis tidak mengurungkan niat nya sehingga. Kami lebih percayakan kepada pihak Pemerintah. Karena Yang penting kami sudah  beraudiensi, sudah. Mendapat informasi dari pihak Direktur bersangkutan, " jelasnya kamis, 3,10,2024.


" Diharapkan mudah-mudahan ini mempercepat proses pencairan Kota aman FLPP dan sebagai pedoman.juga  Di tahun 2025 agar lebih mempertahankan jumlah Kuota tidak kurang dari periode Thn 2023 dan 2024 Jangan   diibawah dari 220 ribu  kuotanya, itu. Kira kira  Yang  menjadi Harapan ASPRUMNAS  setelah mendapat jawaban  dari. Direktur. Perbendaharaan Negara,  DIPA juga sudah. Direvisi, " Pungkasnya (red)


Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Matinya Demokrasi Kampus Universitas Prof.Dr.Moestopo (Beragama)

Gambar
Jakarta, Jumat  26 Januari 2024. Kampus merupakan tempat menimba ilmu, pengembangan pola pikir dan bakat Mahasiswa untuk menjadi generasi muda yang tangguh, berkualitas dan unggul. Namun harapan tersebut tudak  berlaku bagi kampus Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) yang justru menjadikan kampus sebagai penjara  bagi sebagian mahasiswa yang kritis terhadap kebijakan Yayasan dan Universitas.  Kampus Moestopo saat ini tidak seperti dulu, kebebasan berdemokrasi sudah mati, dimana para Mahasiswa yang melakukan aksi dan  menyuarakan aspirasi Mahasiswa dilaporkan ke polisi dan di skor tidak boleh kuliah selama 1  hingga 2 semester.  Kondisi ini beda jauh dengan era tahun 2019 ke bawah, kalau dulu kami demo hingga 9 bulan lamanya  mahasiswa tidak pernah diitimidasi, di takut takuti dan dilaporkan ke polisi  bahkan diskor tidak boleh  kuliah selama 1 semesta hingga  2 semester. Kampus Moestopo yang dulu penuh kekeluargaan, kini berubah menjadi kampus sanggar, sadis, menakutkan, dan kampu
Baca selengkapnya

PT. Bina Indocipta Andalan bekerjasama dengan DJP mengadakan Webinar dengan tema "Pemadanan NIK Menjadi NPWP"

Gambar
        Jakarta, Pada hari Selasa 5 Desember 2023 – Dalam rangka memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat terkait dengan teknis pelaksanaan perpajakan, PT. Bina Indocipta Andalan Bekerjasama dengan Direktorat Humas DJP Merilis Panduan Terperinci Mengenai Pemberlakuan NIK menjadi NPWP. Webinar dipandu langsung oleh MC yaitu Ibu Angel dan Ibu Cicilia selaku moderator dari PT. Bina Indocipta Andalan. Acara webinar dibuka dengan Opening Speech oleh Bapak Dr. Jhon Eddy, S.E., S.H., M.H., M.Kn., BKP., CTA, selaku Direktur PT. Bina Indocipta Andalan,dalam penyampaian opening speechnya Dr. Jhon Eddy, S.E., S.H., M.H., M.Kn., BKP., CTA menyampaikan latar belakang pemadanan NIK menjadi NPWP yang diatur dalam PMK Nomor 112 Tahun 2022 sebagai peraturan pelaksana dan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan. Berdasarkan ketentuan PMK Nomor 112 Tahun 2022, seyogyanya NIK akan  mulai digunakan sebagai NPWP mulai 1 Januari 2024, namun aturan ini
Baca selengkapnya

TUNTUTAN JPU TERHADAP TERDAKWA ANGGA DI NILAI TIDAK SESUAI DENGAN FAKTA PERSIDANGAN.

Gambar
   Pangkalpinang, 01 Juli 2024, Terdakwa berinisial Ag yang diduga menjadi terdakwa dalam kasus persetubuhan anak, telah mengajukan nota pembelaan yang langsung di baca oleh terdakwa Ag dan Penasihat Hukumnya Surianto,SH,CRBD dari Law Office Feriyawansyah,SH,MH,CPCLE & Associate, dalam sidang Pledoi di Pengadilan Negeri Koba Bangka Tengah, pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2024, Sidang digelar secara tertutup. Bahwa dari awal penyelidikan sampai penyidikan kasus ini sudah banyak kejanggalan dan terkesan dipaksakan dan menurut kami sebagai kuasa hukum adanya dugaan salah menghukum orang , dalam hal Ini klien kami (Terdakwa), dan adanya dugaan yang dipaksakan oleh pihak kepolisian Polres Bangka Tengah sehingga dipaksa Naik perkara ini kepihak kekejaksaan Negeri Koba Bangka Tengah dan Perkara ini sampai perkara ini di sidangkan di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Koba Bangka Tengah. Bahwa terkait dengan perkara yang di dakwakan dan di tuntut oleh Rekan Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan
Baca selengkapnya