Pembatalan SK Mutasi Menuai Polemik, Advokat Joe Siregar: Kelayakan Marciana Dominika Jone Sebagai Kakanwil Kemenkumham NTT Patut Dipertanyakan

  



SURABAYA - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil Kemenkumham) Nusa Tenggara Timur (NTT), Marciana Dominika Jone, menjadi sorotan publik. Ini terkait pembatalan Surat Keputusan (SK) mutasi 48 pegawai rumah tahanan (rutan) dan lembaga pemasyarakatan (lapas) di NTT.


Advokat Edesman Andreti Siregar menyebut pembatalan SK yang dilakukan Kanwil Kemenkumham NTT Marciana Dominika Jone terindikasi maladministrasi dan abuse of power (Penyalahgunaan Kekuasaan).


Karena itu, Edesman Andreti Siregar mempertanyakan kelayakan Marciana Dominika Jone sebagai Kakanwil Kemenkumham.


Sedang SK yang menjadi polemik itu adalah SK Nomor: W22-5429.KP.04.01 Tahun 2024 tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kemenkumham NTT tertanggal Selasa 28 Mei 2024.


Kemudian, pada Rabu 29 Mei 2024 surat keputusan tersebut dicabut melalui SK Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham NTT Nomor W22.KP.04.01-5492 tertanggal 29 Mei 2024


"Ini (kasus pembatalan SK mutasi, red) bukan SK-nya yang keliru, tapi Kakanwilnya yang salah," tandas advokat yang akrab disapa Joe Siregar ini saat dihubungi Senin,(3/06/ 2024).


Ia berpendapat sangat tidak masuk akal jika pejabat negara sekelas Kakanwil membuat keputusan yang salah dalam mutasi ASN di wilayah kerjanya. Menurutnya, sebelum diterbitkan SK tentunya ada pengajuan dari bawahan atau stafnya.


Dari usulan atau pengajuan mutasi itu, lanjut Siregar, ada penilaian dan pembahasan terhadap nama-nama yang akan diberikan SK. Setelah benar-benar fix, seorang kepala kantor institusi pemerintahan ini baru menerbitkan SK mutasi atau promosi.


"Apa dalam pembuatan SK itu tidak pembahasan lebih dulu? Anehnya, saat sembilan pegawai rutan demo melakukan protes, Kakanwil tiba-tiba saja melakukan pembatalan SK," ungkap Siregar.


Terkait alasan kekeliruan teknis dalam penerbitan SK yang diungkapkan Kakanwi Kemenkumham NTT, Siregar menegaskan hal itu hanya cari-cari alasan.


"Kakanwil hanya cari-cari alasan  karena tidak mau disalahkan. Ini Kakanwilnya yang tidak benar, bukan SK-nya," sambung Siregar menegaskan lagi.


Ia juga menyesalkan kejadian ini. Sebab, menurutnya, dengan pembatalan SK mutasi tersebut, sama halnya Kakanwil Kemenkumham mempermainkan nasib orang banyak, terlebih lagi mereka ini pegawai kecil.


"Mereka ini korban, mempermainkan nasib orang," sebut Siregar.


Secara hukum, lanjut dia, para korban pembatalan SK itu bisa melaporkan ke Kakanwil Kemenkumham NTT, Marciana Dominika Jone, ke Inspektorat untuk diproses internal Kemenkumham.


"Laporkan ke Inspektorat, jangan-jangan Kakanwil ini gak layak. Dia yang tanda tangan SK, dia yang salah," terang Siregar.


Meski nantinya diproses di Inspektorat, namun menurut Siregar, sanksinya adalah turun jabatan jika keputusannya itu salah. 


"Sanksinya turun jabatan lho. Pertanyaanya, apa dia (Marciana Dominika Jone, red) layak jadi Kakanwil?," tanya Siregar.


Sebelumnya Marciana membantah SK pembatalan mutasi pegawai itu sebagai buntut dari protes sembilan pegawai Rutan Kupang pada Kamis 30 Mei 2024. 


Menurut Marciana, pencabutan SK itu ada kekeliruan teknis sebagaimana tercantum pada landasan sosiologis dalam huruf b konsiderans menimbang SK Pencabutan. (Red)


.


Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Matinya Demokrasi Kampus Universitas Prof.Dr.Moestopo (Beragama)

Gambar
Jakarta, Jumat  26 Januari 2024. Kampus merupakan tempat menimba ilmu, pengembangan pola pikir dan bakat Mahasiswa untuk menjadi generasi muda yang tangguh, berkualitas dan unggul. Namun harapan tersebut tudak  berlaku bagi kampus Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) yang justru menjadikan kampus sebagai penjara  bagi sebagian mahasiswa yang kritis terhadap kebijakan Yayasan dan Universitas.  Kampus Moestopo saat ini tidak seperti dulu, kebebasan berdemokrasi sudah mati, dimana para Mahasiswa yang melakukan aksi dan  menyuarakan aspirasi Mahasiswa dilaporkan ke polisi dan di skor tidak boleh kuliah selama 1  hingga 2 semester.  Kondisi ini beda jauh dengan era tahun 2019 ke bawah, kalau dulu kami demo hingga 9 bulan lamanya  mahasiswa tidak pernah diitimidasi, di takut takuti dan dilaporkan ke polisi  bahkan diskor tidak boleh  kuliah selama 1 semesta hingga  2 semester. Kampus Moestopo yang dulu penuh kekeluargaan, kini beruba...
Baca selengkapnya

Ex Bendahara Perhimpunan Gandhi Seva Loka Dijerat Pidana

Gambar
   K eterangan Foto: Kuasa Hukum Hartono Tanuwidjaja SH.MH,MSI,CBL,CMed.(Foto istimewa). Jakarta. - Anggota Perhimpunan Gandhi Seva Loka Melaporkan  Pidana Ex Bendahara  dari Perhimpunan Gandhi Seva Loka. Ke Mabes Polri. Paska Gugatan Perdata yang dilayangkan oleh 2 (dua) Anggota Perhimpunan Gandhi Seva Loka (PGSL) untuk mengungkap peristiwa-peristiwa pelanggaran hukum, termasuk untuk membuka kasus penyalahgunaan keuangan di Perhimpunan Gandhi Seva Loka (PGSL) dan Badan-Badan Hukum terkait selama 27 tahun terakhir, yang tidak mendapatkan kesepakatan perdamaian pada Tahap Mediasi. Kini, 22 (duapuluh dua) Anggota Perhimpunan Gandhi Seva Loka (PGSL) telah siap untuk menjerat pidana pihak-pihak yang bertanggungjawab atas sejumlah pelanggaran hukum yang terjadi dan bersiap untuk membuat Laporan Polisi di tingkat POLRES, POLDA dan MABES POLRI, serta telah memberikan Surat Kuasa kepada Hartono Tanuwidjaja & Partners, Advocates & Legal Consultants, Mediator, Fraud In...
Baca selengkapnya

Advokat Hartono Tanuwidjaja, S.H.,M.H sebagai Kuasa Hukum Penggugat Harapkan Sidang Kedepan Tahap Mediasi

Gambar
    Keterangan Foto: Advokat Hartono Tanuwidjaja, S.H.,M.H  sebagai Kuasa Hukum Penggugat Harapkan Sidang Minggu depan bisa lanjut ke Tahap Mediasi. Jakarta. -  Pengadilan Negeri Jakarta Pusat  Menggelar Sidang Perdana perkara nomor 607/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst atas gugatan Dugaan Penggelapan dana Perhimpunan Gandhi Seva Loka pada hari  Kamis (17/10/2024). Sidang dipimpin Hakim Ketua Haryuning Respanti didampingi 2 Hakim Anggota Budi Prayitno dan Joko Dwi Atmoko.Gugatan  dilayangkan oleh Anggota Perhimpunan Gandhi Seva Loka setelah melayangkan surat somasi kepada 2 bendahara yang diduga telah melakukan penggelapan. Advokat Hartono Tanuwidjaja, S.H.,M.H  sebagai Kuasa hukum Penggugat Kepada. Awak. media  mengatakan bahwa,   pada hari ini merupakan sidang perdana yang dihadiri oleh Tergugat 1, 2 dan 3 melalui Kuasa hukum yang sama. Namun kami pun awalnya tidak mengetahui jika Tergugat 1, 2 dan 3. Tersebut diwakilkan oleh Kuasa hukumnya, ...
Baca selengkapnya