GAAS.BIZ.ID

Keterangan Foto: Acara diskusi dengan Ketua DPW Asprumnas Jabar terkait kuota dan Kebijakan Pemerintah pusat program 3 juta rumah di Hotel horison Bekasi barat pulang dari Bogor.    Keterangan Foto : Syawali,Ketua Umum DPP ASPRUMNAS. Jakarta -  Dibawah koordinasi Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Menteri Keuangan, dan Menteri Dalam Negeri, pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan fiskal yang terukur dan solutif. Langkah ini bertujuan memperkuat daya beli masyarakat, menjaga laju pertumbuhan ekonomi, serta memperluas inklusi sosial. “Contohnya, dalam enam bulan terakhir, kebijakan fiskal dari Menteri Keuangan sangat progresif. Keputusan menambah kuota KPR FLPP serta memperpanjang insentif PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) sangat membantu pelaksanaan Program Asta Cita, khususnya pembangunan tiga juta rumah untuk MBR,” ungkap Ketua Umum Asosiasi Pengembang dan Pemasar Rumah Nasional (Asprumnas), Muhamad Syawali Pratna, dalam sebuah acara di  Bogor, Jawa Ba...

   Keterangan Foto :  Machril, S.E Machril, S.E.: Masalah Pengembalian Uang Nasabah Jiwasraya Karena OJK Tidak Tegas”. Berikut Beberapa saran untuk membuat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Lebih tegas dalam Menangani Kasus Jiwasraya: -  Meningkatkan Transparansi :   OJK dapat meningkatkan transparansi dalam proses pengawasan dan penyelesaian pengembalian uang nasabah Jiwasraya, sehingga nasabah dapat memantau perkembangan dan memahami langkah-langkah yang diambil. -  Mengoptimalkan Fungsi Pengawasan :  OJK dapat meningkatkan fungsi pengawasan terhadap Jiwasraya dengan melakukan pemeriksaan dan pengawasan yang lebih intensif, serta memantau kepatuhan Jiwasraya terhadap peraturan yang berlaku. -  Mengedepankan Kepentingan Nasabah  : OJK dapat mengedepankan kepentingan nasabah Jiwasraya dengan memprioritaskan penyelesaian kewajiban Jiwasraya terhadap nasabah, serta memastikan bahwa nasabah mendapatkan hak-haknya secara adil dan transparan. -...

    Keterangan Foto : Syawali,Ketua Umum DPP ASPRUMNAS. Jakarta - Kebijakan Menteri Keuangan dalam 6 bulan terakhir ini sangat Spektakuler dengan Kebijakan yang sangat Membantu Program Asta Cita Bapak Presiden Prabowo 3 juta unit Rumah untuk MBR . Dan kebijakan fiskal lainnya kabinet pak Prabowo.. diantaranya adalah :  1.Sejumlah paket kebijakan tersebut antara lain bantuan subsidi upah (BSU) yang diberikan untuk pekerja padat karya dengan gaji di bawah Rp 3,5 juta per bulan; BSU untuk guru honorer, diskon Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK); serta diskon tarif tol dan tarif transportasi guna mendorong "Daya Beli Masyarakat" Menguat yakin 8 % pertumbuhan Ekonomi akan Tercapai. 2.Menambah Kuota FLPP dari 220.000 thn 2025 menjadi 350.000 dengan berbagai cara terbaik Ibu Sri Mulyani lakukan demi terwujudnya Program Penyediaan Rumah MBR.  3. Memprioritaskan Kemudahan kepemilikan rumah perkotaan, perdesaan dan Masyarakat Nelayan tepi pantai seluruh Indonesia Demikian kesempata...

   Medan, Sumatera Utara — 03/06/25 Dalam era digital yang terus berkembang, kebutuhan akan media informasi yang cepat, akurat, dan edukatif menjadi semakin penting. Menjawab tantangan tersebut, Ongky Prasetia Hulu, S.Kom., M.M. menggagas lahirnya media online siaranmedan.com. Dengan semangat menghadirkan informasi yang informatif, edukatif, dan modern, Siaranmedan.com hadir sebagai platform berita yang tidak hanya menyajikan fakta, tetapi juga membangun kesadaran publik melalui konten yang mencerdaskan. Media ini memulai langkahnya dari Kota Medan, Sumatera Utara, dengan harapan dapat menjadi suara daerah yang menggema hingga ke seluruh penjuru nusantara. Mengusung tagline "Info Medan untuk Indonesia", Siaranmedan.com bertujuan untuk memperkenalkan potensi lokal, mengangkat isu-isu strategis daerah, serta menjadi jembatan antara masyarakat dan perkembangan informasi nasional. Ongky menyampaikan bahwa kehadiran Siaranmedan.com adalah bagian dari kontribusi nyata dalam mencerd...

    Keterangan Foto : Kuasa Hukum terdakwa Alexander Victor Worotikan dan Punov Apituley, David Pella,SH,MH Harapkan Majelis Hakim Menolak Semua Dakwaan JPU Jakarta -  Pengadilan Tipikor pada PN Jakpus menggelar  sidang lanjutan dugaan Tipikor pada perkara PT Sucofindo Indonesia dengan terdakwa Alexander Victor Worotikan dan Punov Apituley ini, JPU membacakan Replik atas pembacaan Nota Pledoi Kuasa Hukum terdakwa Alexander Victor Worotikan dan Punov Apituley di hadapan majelis hakim, Kuasa Hukum terdakwa serta para terdakwa. Dalam Repliknya, JPU menyebut-nyebut Kerja Sama Operasional (KSO), walaupun Pledoi Kuasa Hukum terdakwa Alexander Victor Worotikan dan Punov Apituley yang dibacakan pada hari Senin pekan lalu, tidak ada membahas KSO. Jaksa Penuntut Umum (JPU) membacakan Replik (Jawaban) atas pembacaan Nota Pledoi (Pembelaan) Kuasa Hukum terdakwa Alexander Victor Worotikan dan Punov Apituley di ruang Kusumah Atmadja 4, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pa...

  Jakarta--Lisa Rahmat,SH kini menghadapi tuntutan pidana 14 tahun penjara atas dugaan menyuap tiga hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memutus bebas terdakwa Ronal Tanur dalam kasus pembunuhan. Selain itu, Lisa juga didakwa bersekongkol melakukan permufakatan jahat dalam penanganan perkara kasasi Ronal Tanur di Mahkamah Agung. Namun, yang menjadi sorotan utama bukan hanya beratnya tuntutan, melainkan landasan hukum yang dianggap cacat sejak awal. Keterangan Foto :Kuasa Hukum Lisa Rahmat,SH Advokat. Andi Syarifuddin,SH. Dalam fakta persidangan, Kuasa Hukum Lisa Rahmat,SH Advokat. Andi Syarifuddin,SH  mengungkapkan bahwa penangkapan, penggeledahan, dan penyitaan yang dilakukan oleh jaksa penyidik terhadap klien mereka tidak memenuhi prosedur hukum. Tidak ada surat perintah penyelidikan, penangkapan, ataupun izin penyitaan dari pengadilan yang sah. Padahal, sesuai Pasal 1 angka 19 KUHAP, tindakan seperti itu hanya sah bila dilakukan dalam kondisi tertangkap tangan — sementara ...